Sabtu, 30 September 2017

Kisi-kisi Soal Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2019

Selain materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang meliputi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Inteligensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).


Kisi-kisi Soal Seleksi Kompetensi Bidang


Seleksi Kompetensi Bidang juga merupakan bagian dari materi yang akan di uji kan dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018.
juga merupakan bagian dari materi yang akan di uji kan dalam penerimaan Calon Pegawai Nege Kisi-kisi Soal Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2019

Saya telah memberikan beberapa kumpulan contoh soal latihan untuk anda dalam menghadapi ujian penerimaan CPNS nanti, terkhusus dalam materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). 

Lengkap dengan pembahasan dan tips serta trik dalam menjawabnya. Khususnya dalam Tes Inteligensia Umum (TIU), yang dapat anda lihat di Belajar CPNS : Bimbingan Belajar Dalam Memahami Dan Menghadapi Ujian Seleksi CPNS.


Akan tetapi untuk kisi-kisi contoh soal Seleksi Kompetensi Bidang, saya akui saya tidak memiliki bahan contoh soalnya.

Karena itu, dalam memprediksi soal yang akan keluar dalam ujian nanti, anda harus tau, faktor-faktor penting apa saja yang menyangkut tentang Seleksi Kompetensi Bidang CPNS 2018 ini.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 tahun 2018, kisi-kisi soal materi Seleksi Kemampuan Bidang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional masing-masing. 

Dan materi seleksi untuk jabatan pelaksana ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana dimaksud.

Selengkapnya faktor-faktor penting yang harus anda perhatikan dalam memprediksi soal yang bakal diujikan nanti dalam Seleksi Penerimaan CPNS tahun 2018 ini, berdasarkan kisi-kisi soal yang dikeluarkan oleh Menteri PAN RB dalam Peraturan Menpan RB no 20 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). 
1) Materi seleksi kompetensi bidang 
a) Materi Seleksi Kompetensi Bidang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional, sedangkan materi seleksi untuk jabatan pelaksana ditetapkan oleh  instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana dimaksud; 

b) Dalam hal instansi pembina jabatan fungsional atau instansi yang membidangi urusan jabatan pelaksana belum siap menyusun materi Seleksi Kompetensi Bidang, maka penyusunannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan; 

c) Materi sebagaimana dimaksud angka 1) dan 2) selanjutnya dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT Badan Kepegawaian Negara. 

2) Peserta dan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang 
a) Jumlah peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi bidang paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar; 

b) Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan menggunakan CAT dan dapat ditambah dengan tes lainnya sesuai dengan kebutuhan jabatan. Pelaksanaan CAT menggunakan fasilitas komputer dan penunjang lain yang disiapkan BKN dan/atau menggunakan fasilitas komputer dan penunjang yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dimungkinkan pula menggunakan fasilitas mandiri yang disiapkan oleh instansi di bawah koordinasi BKN; 

c) Dalam hal instansi belum siap untuk melaksanakan seleksi kompetensi bidang menggunakan CAT, instansi dapat melakukan minimal 2 (dua) bentuk tes, antara lain: tes praktik kerja (dengan materi dan penguji  yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan jabatan), tes fisik/kesamaptaan, psikologis, kesehatan jiwa, dan wawancara sesuai yang dipersyaratkan oleh Jabatan; 

d) Instansi harus membuat dan menyampaikan panduan kepada PANSELNAS terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dimulai; 

e) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, yang hasilnya disampaikan ke PANSELNAS dalam bentuk softcopy dan hardcopy.

Dari Materi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berdasarkan peraturan menteri PAN RB tersebut, dapat lah disimpulkan bahwa, tidak semua peserta bisa ikut tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya yakni Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), karena maksimal jumlah peserta SKB adalah 3 kali dari jumlah kuota yang akan diterima dengan syarat peserta itu lulus passing grade.

Sebagai contoh misal lowongan petugas lembaga pemasyarakatan di Kemenkumham katakanlah akan menerima kuota sebanyak 10 orang, sedangkan peserta 1000 orang dan yang lulus passing grade ada 50 orang, maka yang berhak ikut SKB adalah 3 x 10 orang, hanya 30.

Dan tentu saja yang akan diambil adalah peserta yang lulus passing grade dengan nilai tertinggi.

Jadi dengan demikian, Anda harus benar-benar menguasai soal-soal yang akan diujikan dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) nanti, dengan memperbanyak latihan soal, dan mempelajari tips dan trik dalam menjawabnya, seperti yang telah kami bahas sebelumnya, dalam Bab Pembelajaran dan Pembahasan Tes Seleksi Penerimaan Calon PNS.

Karena untuk lolos dan maju ke tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Bidang, anda harus merupakan peserta-peserta pilihan yang masuk kedalam 3 kali kuota formasi PNS yang tersedia.

Namun demikian, kami akan memberikan beberapa materi yang dapat menjadi bahan referensi bagi anda dalam menambah perbendaharaan contoh soal latihan anda dan juga menambah pengetahuan anda mengenai Bidang instansi masing-masing yang anda ikuti seleksi penerimaan CPNS nya.

Dalam hal ini, kami akan memberikannya dalam bentuk file PDF, yang bisa anda download, dan bisa anda pelajari nantinya.

Download Materi Seleksi Kompetensi Bidang Spesialisasi Kebijakan Pemerintah :

1. Kementerian Agama : Download PDF

2. Kementerian Kesehatan : Download PDF

3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : Download PDF

4. Kementerian Keuangan :

- Download PDF : Bea Cukai
- Download PDF : BPKP
- Download PDF : Ekspor - Impor
- Download PDF : Perpajakan
- Download PDF : Perbankan

5. Kementerian Luar Negeri :

- Download PDF : Dagang Internasional
- Download PDF : Konvensi Internasional

6. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan

- Download PDF : Korporasi
- Download PDF : Perlindungan bisnis
- Download PDF : Perlindungan konsumen
- Download PDF : Rahasia Dagang



Demikian dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan anda tentang instansi tempat anda melamar dan ikut ujian Tes Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Terimakasih.

Jumat, 29 September 2017

Hukum Acara Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Sama dengan perkara perdata pada umumnya Hukum Acara Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam HIR/ Rbg dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Artikel ini berisi Pengertian Dasar Perbuatan Melawan Hukum yang membahas Unsur-Unsur, Kriteria dan bagaimanakah praktik peradilan dalam memariksa dan mengadili perkara perbuatan melawan hukum.

Sama dengan perkara perdata pada umumnya Hukum Acara Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum Hukum Acara Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Sumber utama artikel ini disarikan dari tulisan Mariana Sutadi, Tanggung Jawab Perdata Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, dan Setiawan, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum, Mahkamah Agung RI, 1992, serta Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2005.


Hukum Acara Perdata dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH)


Prinsip Dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut - Pasal 1365 KUHPerdata 

Unsur-unsur Pasal 1365 KUHPdt
1. Adanya perbuatan melawan hukum 
2. Kerugian 
3. Kesalahan 
4. Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian 

Apa yang dimaksud PMH?

Sebelum Tahun 1919 : 
  • Melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau yang melanggar hak subyektif orang lain.

Sejak Tahun 1919 (Arrest HR. 31 Januari 1919 – LIDENBAUM – COHEN)
Pengertiannya diperluas, ditambah dengan: 
  • Melanggar kaidah tata susila, atau
  • Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Kriteria PMH Menurut Yurisprudensi Tetap di Indonesia

Perbuatan (Berbuat atau Tidak Berbuat) Yang : 
  • Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, atau 
  • Melanggar hak subyektif orang lain, atau 
  • Melanggar kaidah tata susila, atau 
  • Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku = Pelanggaran terhadap kewajiban menurut UU, tidak dengan sendirinya merupakan PMH.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yakni :
  1. Dengan pelanggaran tersebut kepentingan Penggugat terancam
  2. Kepentingan Penggugat dilindungi oleh peraturan yang dilanggar 
  3. Tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum

Melanggar hak subyektif orang lain.

Menurut Meijers : Hak subyektif adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, yang diberikan kepadanya demi kepentingannya.

Meliputi : 
1. Hak-hak kebendaan ; 
2. Hak-hak pribadi (Mis. Kebebasan, Kehormatan dan Nama baik) 
3. Hak-hak khusus (Mis. Hak penghunian dari si Penyewa)

Melanggar Kaidah Tata Susila

Kaidah tata susila adalah kaidah-kaidah moral sejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Februari 1986 No. 3191 K/Pdt/1984

Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Pertama kali dipergunakan oleh Hoge Raad Tahun 1919 dalam perkara Lidenbaum - Cohen.

Apa yang dimaksud kerugian ?

1. Kerugian Materiil : 
  • Pada asasnya semua kerugian materiil yang ditimbulkan oleh PMH harus diganti -meliputi baik kerugian yang nyata-nyata diderita maupun kerugian karena kehilangan yang diharapkan.

Namun dalam beberapa hal dibatasi oleh UU (Pasal 1370, 1371 dan 1372 KUHPdt) :

  • Ganti rugi harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan.
  • Bilamana mengenai kematian, maka satu-satunya ganti rugi yang dapat dituntut adalah hilangnya nafkah hidup bagi orang yang ditinggalkan yang lazimnya diterima dari yang meninggal dunia.

2. Kerugian in materiil
  • Dibatasi Pasal 1371 dan 1372 KUHPdt.
  • Selain penggantian biaya penyembuhan juga dapat dituntut kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacad. 
  • Dinilai juga menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak menurut keadaan.
  • Bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.
  • Tuntutan harus dirinci secara jelas.


Siapa yang berhak menuntut ?

1. Pada dasarnya pihak yang merasa dirugikan 
2. Dalam hal si korban meninggal dunia – Pasal 1371 KUHPdt. 
  • Suami atau isteri yang ditinggalkan 
  • Anak atau orang tua si korban Yang lazim mendapat nafkah dari si korban 

3.  Bila pihak yang dirugikan adalah anak belum dewasa – Tuntutan gantirugi diajukan oleh orangtua atau walinya

Siapa yang dapat dituntut ?

Selain si Pelaku (Pertanggungan jawab pribadi). Menurut 1367 KUHPdt. Juga ada pertanggungan jawab dalam kualitas tertentu :

1) Yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh orang-orang yang berada dibawah pengawasannya

2) Orang tua dan atau wali manakala si Pelaku belum dewasa dan tinggal pada mereka

3) Majikan dan orang lain yang mewakili urusan si Pelaku yang sedang bekerja untuknya

Apa yang bisa dituntut ?

- Ganti rugi dalam bentuk barang (natura), atau 
- Dikembalikan ke keadaan semula, atau 
- Ditiadakan akibat dari PMH.

Menentukan besarnya ganti rugi 
- Kerugian dalam kekayaan : 
  1. Kerugian pada benda/ materiil 
  2. Kerugian pada orang karena luka atau meninggal dunia Pasal 1370 KUHPdt. Dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan. 

- Kerugian immateriil/idiil Pasal 1371 Dan 1372 KUHPdt

Apa yang dimaksud dengan kesalahan?

  • Apakah setiap orang yang melakukan PMH dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya tersebut dan karenanya harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu? 
Pada umumnya memang ya. Pada dasarnya kesalahan mengikuti sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. 
  • Perkecualian

Anak-anak dibawah umur, orang yang terganggu kesehatan jiwanya.

Faktor Kesalahan korban

- Berpengaruh ketika menetapkan pertanggungjawaban. 

Dibedakan pertanggungjawaban karena kesalahan (schuld aansprakelijheid) dan pertanggungjawaban resiko (resico aanprakelijheid)

- Tanggungjawab si pelaku ditiadakan sejak semula atau dibatasi sampai suatu begian dari kerugian.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 199 K/Sip/1971 tanggal 27 Nopember 1975 – Kelalaian dari pengemudi sendiri mengurangi pertanggungjawaban akan akibat tabrakan itu, sehingga adalah adil jikalau biaya perbaikan oto untuk 1/3 bagian dibebankan kepadanya dan untuk 2/3 bagian dibebankan kepada lawannya.

Hubungan Causal antara Perbuatan dan Kerugian

a) Teori conditio sine quanon (ajaran Von Buri) – semua peristiwa harus dianggap sebab :
b) Ajaran Causa Proxima – hanya mata rantai terakhir saja dari rangkaian sebab yang merupakan penyebab dari kerugian
c) Teori Adequate – yang dianggap sebagai sebab dari kerugian adalah perbuatan dari rangkaian sebab yang menurut akal yang sehat diduga menimbulkan kerugian tersebut.

Hukum Acara dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Penerapan hukum dalam perkara PMH haruslah memperhatikan dengan sungguh-sungguh keseluruhan isi dan jiwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimanakah mengatur PMH tersebut, disamping itu tentunya juga diperhatikan berbagai Yurisprudensi dan doktrin yang mengatur hal tersebut.

Dalam penjatuhan putusan perkara PMH tidak dimaksudkan sebagai menerapkan ketentuan UndangUndang secara formal belaka, namun juga dipergunakan berbagai penemuan hukum dan berbagai macam methode penafsiran hukum.

Format gugatan PMH

Dasar dari suatu Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri adalah adanya hubungan hukum diantara para pihak, dan orang atau pribadi hukum yang merasa bahwa hakhaknya dilanggar dapat mengajukan gugatan terhadap seorang pribadi hukum tersebut di Pengadilan.

• Sifat hukum secara perdata di Indonesia adalah sederhana, biaya ringan dan cepat (Perhatikan UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan sesungguhnya tidak ada ketentuan khusus bagaimanakah format/materi suatu surat gugatan harus diajukan dalam suatu surat gugatan harus disusun, karena ketentuan Pasal 118 HIR) hanya menentukan surat gugatan harus diajukan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya dan bagi yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili gugatannya dan mohon agar dibuatnya surat gugatan;

• Namun dalam kebiasaan praktik peradilan suatu surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk perkaranya, dengan perkataan lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas dalam fundamentum petendi/posita yaitu bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan berdasarkan hukum.

Hubungannya dengan Perkara Pidana

- Tidak perlu dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Dengan kata lain, tuntutan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian tidak harus diajukan setelah adanya putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan kesalahan Tergugat, karena menurut Pasal 1918 KUHPdt Hakim yang memeriksa tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum perkara perdata tidak terikat pada putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman kapada seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran jika dapat dibuktikan sebaliknya.


- Disamping itu Pasal 1919 KUHPdt menentukan bahwa “jika seseorang telah dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran yang didakwakan kepadanya, maka pembebasan itu di muka Hakim perdata tidak dapat dimajukan untuk memenangkan suatu tuntutan ganti rugi”. 

Dengan demikian pihak yang dirugikan dalam suatu perbuatan melawan hukum dapat langsung mengajukan tuntutan ganti kerugian tanpa menunggu proses pidananya.

- Yurusprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 25 Mei 1957 No. 18 K/Sip/1956 dalam perkara Ng Kong Po lawan The Lian Kiem yang dalam pertimbangan hukumnya berpendapat “ Pada umumnya, apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pihak mengajukan suatu putusan pidana untuk membuktikan sesuatu, pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan bukti balasan, tetapi dalam hal ini pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena faktafaktanya terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua belah pihak, sedang perselisihan paham antara Penggugat untuk kasasi disatu pihak dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi dilain pihak adalah mengenai kesimpulan yang ditarik dari fakta-fakta itu, yang menurut Pengadilan Penggugat adalah beretikat jahat sedang menurut menurut Penggugat ia beretikat baik (dikutip dari rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI, diterbitkan MARI, Jakarta, tahun 1993, hal. 315).


Perubahan Gugatan

Dalam ketentuan HIR/ R.Bg memang tidak diatur perihal perubahan surat gugatan, sehingga Hakim leluasa untuk menentukan sampai dimana perubahan surat gugatan itu diperkenankan, sebagai patokan ketentuan perubahan gugatan diperkenankan, asalkan kepentingan kedua belah pihak, baik kepentingan Penggugat dan ataupun terutama kepentingan Tergugat sebagai orang yang diserang dan oleh karenanya berhak untuk membela diri, jangan sampai dirugikan dengan perubahan gugatan tersebut (disarikan dari Retnowulan Sutantio, dkk., Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1986, hal 23).

Perubahan gugatan yang bersifat pengurangan gugatan senantiasa akan diperkenankan oleh Hakim,, karena tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil (Perhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Maret 1971 No. 209 K/Sip/1970 termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, Penerbitan I-II-III-IV/72 hal 470 diterbitkan Mahkamah Agung RI ) .



Penggabungan Tuntutan

Adanya penggabungan (kumulasi) tuntutan, dalam HIR/ R.Bg memang juga tidak diatur secara rinci. 

Undang-Undang tidak melarang Penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa orang Tergugat (Perhatikan Pasal 4, 81, 107 Rv, 157 R.Bg, 1283, 1284 KUHPdt dan 18 WvK), dan dari ketentuan-ketentuan tersebut sekalipun tidak diketemukan batas aturan yang dengan tegas bagaimanakah penggabungan tersebut diperkenankan, tetapi pada umumnya dapatlah disimpulkan bahwa antara tuntutan-tuntutan yang diajukan terhadap pelbagai Tergugat haruslah ada hubungannya yang erat, jadi harus ada koneksitas.

Lanjutan Sesungguhnya dalam suatu perbuatan melawan hukum terdapat suatu option (pilihan) bagi Penggugat dalam mengajukan suatu gugatan yaitu kepada siapa sajakah gugatan tersebut harus ditujukannya, mengingat dalam suatu perbuatan melawan hukum, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menentukan kepada siapa sajakah gugatan Penggugat harus ditujukan, artinya Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya.(oleh : Kurnia Yani Darmono)

Rabu, 27 September 2017

Koleksi 120 Soal Tes Wawasan NKRI Materi TWK Calon Pegawai Negeri Sipil 2019

Dalam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih, kompeten dan melayani, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib memiliki kompetensi dasar sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat.


120 Soal TWK


Dan untuk menjamin terpenuhinya kompetensi dasar setiap Calon Pegawai Negeri Sipil, maka diperlukan alat ukur berupa nilai ambang batas tertentu dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2019.


Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar yang dimaksud adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta ujian seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil.
alam mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bersih Koleksi 120 Soal Tes Wawasan NKRI Materi TWK Calon Pegawai Negeri Sipil 2019

Untuk seleksi kompetensi dasar (TKD) meliputi: 
a. Tes Karateristik Pribadi (TKP)
b. Tes Intelegensia Umum (TIU)
c. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Dimana Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2019 yakni :
a. 143 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
b. 80 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU)
c. 75 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

Untuk menambah penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Negara Kesatauan Republik Indonesia (NKRI), yakni :
1. Sistem Tata Negara Indonesia, 
2. Sejarah Perjuangan Bangsa, 
3. Peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, 
4. Kemampuan Berbahasa Indonesia secara baik dan benar

Serta melewati Nilai Ambang Batas Seleksi CPNS 2019 yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB tahun 2019, berikut kami berikan beberapa contoh soal sebagai bahan latihan soal untuk anda.


Koleksi 120 Soal Tes Wawasan NKRI Materi TWK CPNS


Contoh soal ini merupakan bagian dari Bab 4 Kumpulan Soal-soal Latihan Belajar CPNS : Bimbingan Belajar dalam Memahami dan Menghadapi Ujian Seleksi CPNS.

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) - Wawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) :

Bidang Kemampuan Berbahasa Indonesia secara baik dan benar

1. Kata depan yang ditulis secara benar terdapat pada .... 

a. bersembunyi dibalik pintu

b. menjilat keatas

c. datang kemari

d. pergi keluar negeri
e. tertera dibawah ini



2. Tanda hubung yang digunakan secara benar terdapat pada
a. Adat sopan-santun
b. Muka merah-padam
c. Kaum muda-belia
d. Rumah porak-poranda
e. Penuh kasih-sayang

3. Tanda koma yang digunakan secara tepat terdapat pada
a. Terdakwa menurut hakiM, terbuk1i bersalah.
b. Perusahaan itu bangkrut, karena ulah direk1ur utamanya.
c. Dia belum berhasil, meskipun sudah bekerja keras.
d. Jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela.
e. Pengalaman hidup itu, guru yang baik.

4. Huruf kapital yang digunakan secara benar terdapat pada
a. Rancangan Undang-undang itu sedang dibahas.
b. Beberapa Sekolah Dasar di daerah terpencil kekurangan guru.
c. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa Negara dalam Undang-Undang Dasar kita.

d. Jika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan semakin merajalela.
e. Pengalaman hidup itu, guru yang baik.


4. Huruf kapital yang digunakan secara benar terdapat pada 
a. Rancangan Undang-undang itu sedang dibahas.
b. Beberapa Sekolah Dasar di daerah terpencil kekurangan guru.
c. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa Negara dalam Undang-Undang Dasar kita.
d. Makalah berjudul "Globalisasi dan lmperialisme"
e. Peng-lndonesiaan istilah asing perlu digalakkan.

5. Kata yang tidak cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada .... 
a. Mengubah haluan
b. Mengukuhkan jabatan
c. Memantapkan jati diri
d. Menjajaki pendapat umum
e. Bertekat bulat

6. Kata sarapan yang cocok digunakan dalam komunikasi tulis resmi terdapat pada
a. Azas partal
b. Sikap emosionil
c. Aktifitas anak
d. Segi kognitif
e. Sujut syukur

7. Sudah saatnya ... peralatan militer kita segera dilakukan.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah .... 
a. Perlengkapan
b. Kelengkapan
c. Pelengkapan
d. Pemerlengkap
e. pelengkap

8. Susunan kalimat yang tidak janggal terdapat pada .... 
a. Siapapun yang bersalah, ia harus dihukum.
b. Sesudah berunding selama lima jam, putusan baru dapat diambil.
c. Alasannya adalah karena dia tidak patuh kepada atasan.
d. Selama era pasar bebas yang kuat akan menelan yang lemah.
e. Krisis ekonomi terjadi disebabkan karena korupsl, kolusi, dan nepotisme merajalela.

9. Fasilitas jalan masih terus dibangun di Kota Jakarta. Meskipun demikian, kepadatan dan kemacetan lalu lintas selalu terjadi setiap hari, baik pada pagi hari saat warga kota Jakarta dan sekitarnya akan memulai aktivitasnya, maupun sore hari saat mereka pulang ke rumahnya ...
Kalimat yang sesuai sebagai kelanjutan paragraf diatas adalah ..... 
a. Sebelum ada ledakan penduduk di perkotaan dan pemilikan kendaraan pribadi, kota Jakarta masih terasa naman.
b. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah selama ini hanya masalah pelebaran jalan dan pembuatan jalan layang.
c. Keadaan seperti itu dapat dijadikan alasan agar sistem transportasi massa di kota Jakarta segera dibangun.
d. Telah diberitakan diberbagai media masA bahwa sistem transportasi massa di kota Jakarta segera dibangun.
e. Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah keterkaitan sistem transportasi yang terpadu dengan struktur kota Jakarta.


10. Para tokoh masyarakat memandang bahwa ide-ide para mahasiswa yang disampaikan kepada pemerintah melalui demontrasi belum direspon secara proporsional. Kata ulang yang semakna dengan kata ulang bercetak miring dalam kalimat di atas adalah .... 
a. Sakit-sakit
b. Tinggi-tinggi
c. Duduk-duduk
d. Pikiran-pikiran
e. Pusing-pusing

11. Anak itu menderita sakit akibat kehujanan sepanjang perjalanan menu ju ke rumahnya. Kata berimbuhan ke-an pada kata bercetak miring dalam kalimat di atas semakna dengan kata berimbuhan ke -an dalam kalimat ..... 
a. Kedua pengantin itu merasakan kebahagiaan yang selama ini mereka dambakan.
b. Ledakan born itu kedengaran sampai ke seluruh lantai gedung.
c. Masalah kemiskinan di Indonesia harus ditangani secara serius.
d. Kemacetan lalu lintas setiap hari terjadi di Jakarta.
e. Petani itu keracunan setelah makan sayuran mentah.

12. Pemakaian tanda titik dua dalam kalimat-kalimat berikut yangsesuai dengan Pedoman Umum EYD adalah ...
a. Ayahku sedang mencari: celana, sepatu, dan topi.
b. Dalam rapat itu yang hadir hanya: Mattalata, Faisol, Rogers, dan Rozi.
c. Saya masih memerlukan perabot rumah tangga: meja, almari, dan kursi.
d. Sebentar lagi anak saya akan membeli :radio, jam dinding, dan tas.
e. Fakultas itu mempunai jurusan: Kimia, Geologi, biologi, dan Geodesi.

13. Penulisan nama dengan gelar kesarjanaannya yangtepat terdapat dalam contoh..
a. Dr. Valentino Woworuntu, MBA.
b. DR. Lajnah Latifah, M.Pd.
c. Ir. Lois Lalu, MA.
d. I.R. Cordlva Aridho, M.M.
e. DRS. Saddam Husnaeni, SH.

14. Penulisan lmbuhan serapan yangsesuai dengan Pedoman Umum EYD terdapat pada contoh kalimat...
a. Petemun nonformal antara kedua presiden itu akan berlangsung di lstana Bogor.
b. Komunikasi telepon antar kota di Kupang sempat putus karena ada gangguan teknis.
c. Bantuan masyarakat kepada para tuna rungu masih perlu ditingkatkan.
d. Setiap sub-bab dalambuku itu perlu dibaca agar dapat dipahami isina.
e. Pada tahap semi-final Kesebelasan Korea tampak kompak bermain.

15. Pemakaian tanda koma dalam kalimat berikut yang tepat adalah...
a. Mereka, sebenarnya bukan pemain yang berbakat melainkan pemain yang mempunyai kemauan keras.
b. Dia harus membatalkan niatnya pergi ke Paris, karena pesawat yang mau ditumpangi rusak.
c. Para politisi dan pejabat pemerintah, diharapkan bekerja lebih keras agar masyarakat lebih sejahtera
d. Penghasilan utama daerah jawa barat, adalah padi sedangkan daerah Maluku adalah rempah-rempah.
e. Sebetulnya, tim Indonesia lebih banyak memiliki peluang emas, tetapi karena penyelesainnya kurang baik, akhirnya kalah melawan tim Malaysia.

16. Rangkaian penulisan kata serapan yang sesuai dengan EYD adalah ...
a. Monarkhi, akhir analisa, autopsi
b. Sekunder, ransliterasi,otopsi, varitas
c. Teknik, khlorida, komplit, materiel
d. Frekwensi, ekstrimis, etletik,grup
e. Komplet, anarki,varietas, pasien

17. Di daerahnya, di pelosok kampung, Pak Sembiring terbiasa menggnakan bahasa daerahnya. Ketika dia pindah ke Jakarta, kebiasannya masih saja dipertahankan. Pantaslah banyak orang terdiam atau senyum-senyum jika diajak bicara PakSembiring karena mereka tidakpaham apa yang dikatakannya.
Kebiasaan Pak Semibiring sesuai dengan ilustrasi di atas, tidak sejalan dengan peribahasa ...
a. Ibarat kembang, bagus dipakai, layu dibuang
b. Lain ldang, lain belakang.
c. Ayam hitam terbang malam.
d. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung
e. Berjalan peliharalah kaki, berkata peliharalah lidah.

18. Di sini angin pun kecil-kecil dan mengusap wajah kita 
Di luar musim pun menyekap dan engahan udara 
Menghembus pohon-pohon, membelai-belai wajah kita
Di serambi. Dingin lewat dan berhenti
Bersama langkahku. Bersama bisikan di pusat hatimu ...
Angin Kecil-Kecil dan Musim Menyekap Kita, Abdul hadi

Penggalan puisi diatas menggunakan majas... 
a. Pleonasme
b. Litotes
c. Personifikasi
d. Eufemisme
e. Repetisi

19. "Berpuasa sunat itu besar manfaatnya, Rapiah tadi sementara itu wajib benar bagimu memelihara kewarasan tubuhmu. Jangan rupamu secara ini, tinggal kulit pembalut tulang saja".
Benar sekali badanmu menjadi kurus, Ibu. Tapi bukanlah kurus itu disebabkan oleh berpuasa. Meskipun kurus, tetapi perasaanku kesehatan tubuh tidaklah terganggu.
Salah Asuhan, Abdol Moeis.

Apa amanat yang terungkap dalam penggalan novel di alas? 
a. Turutilah nasihat orang tua bila ingin berhasil.
b. Jangan melakukan perbuatan yang akhirnya merugikan diri sendiri.
c. Seorang wanita harus memelihara kecantikannya.
d. Seorang ibu mertua harus menyayangi manantuna.
e. Seorang istri seharusnya dapat menjaga kesehatan dirinya.

20. Tak sampai haatinya hendak meninggalkan Medasing sakit, tiada berdaya seorang diri di rimba itu. Meskipun laki-laki itulah pangkalkemelaratannya, meskipun kepala penyamun yang buas itulah yang menganiaya ayah bundanya, sehinga tak tentu apa jadi mereka sekarang ini, dalam penghidupannya yang aman di tengah-tengah rimba di tengah penyamun-penyamun yang tak mengusiknya itu, dengan tiada setahunnya tumbuh di kalbunya tali perhibungan dengan mereka. Bukan dalam perbuatan mereka yang buas, tetapi dalam perasaan hidup ... 
Anak Perawan di Sarang penyamun, STA 

Unsur moral yang terdapat dalam penggalan novel di alas adalah .... 
a. Tidak dendam
b. Tanggung jawab
c. Kasih sayang
d. Selia kawan
e. Perhatian


Kunci Jawaban Bidang Bahasa Indonesia dengan Baik dan Benar:

BIDANG BAHASA INDONESIA
No.JawabanKeterangan
1.CDatang kemari
2.CKaum muda belia
3.DJika tidak segera diberantas, peredaran narkoba akan meraja lela 
4.ARancangan Undang-undang itu sedang dibahas 
5.DMenjajaki pendapat
6.CAktivitas anak
7.APerlengkapan
8.EKrisis ekonomi terjadi disebabkan karena korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela
9.EHal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah keterkaitan sistem transporasi 
10.Dpikiran-pikiran
11.EPetani itu keracunan setelah makan sayuran mentah 
12.EFakultas itu mempunyai jurusan: Kimia, Geologi, Biologi,dan Geodesi 
13.ADr. Valentino Woworuntu, MBA. 
14.APertemuan nonformal antara kedua presiden ituakan berlangsung di lstana Bogor 
15.ESebetulnya, tlm Indonesia lebih banyak memiliki peluang emas,tetapi karena penyelesaiannya kurang baik, akhirnya kalah melawan tim Malaysia 
16.CTeknik, klorida, komplit, materiel 
17.BLain ladang,lain belalang
18.CPersonifikasi 
19.ATurutilah nasihat orang tua bila ingin berhasil 
20.CKasih sayang

Bidang Pancasila

21. lr.Soekarno dalam sidang BPUPKI pertama, mengusulkan rumusan Pancasila yaitu .... 
a. Nasionalisme internasional (peri kemanusiaan), mufakat, kesejahteraan sosial dan kutuhanan
b. Nasionalisme, Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial.
c. kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, peri kemanusiaan dan ketuhanan
d. internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi dan ketuhanan
e. Gotong royong, ketuhanan, kerakyatan, nasionalisme dan demokrasi

22. Pancasila menjadi azas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya .... 
a. Memahami Pancasila sebagai sumber hukum
b. Memahami Pancasila sebagai dasar negara
c. Berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila
d. Berupaya selalu mempelajari Pancasila
e. Mempelajari hakikat dari Pancasila

23.   Pancasila sebagai way of life dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dalam hal ini Pancasila memiliki makna sebagai ..... 
a. Kristalisasi nilai
b. Ciri-ciri warga negara
c. Kepribadian bangsa
d. Karakteristik bangsa
e. Pedoman hidup

24.   Pancasila tidak mengenal adanya fasisme sebab fasisme bertitik tolak pada..
a. Pemusatan kekuasaan pada beberapa orang
b. Mengutamakan individualisme radikal
c. Material modern dan individualisme
d. Pemusatan kekuasaan pada satu orang
e. Memaksakan praktek liberalisms

25.   Fungsi pembukaan UUD 1945 alinea IV, yang mencantumkan dasar negara yang tersusun secara hierarki dan piramida di Indonesia menjadi.. ..
a. Filter bagi masuknya budaya asing
b. Sumber budaya bangsa
c. Petunjuk pelaksanaan peraturan
d. Sumber hukum yang berlaku
e. Ciri dan karakteristik bangsa

26.   Keunggulan demokrasi Pancasila dalam setiap pengambil keputusan ialah..
a. Hasil keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan
b. Kepentingan tiap individu didahulukain
c. Pengambil keputusan oleh pimpinan rapat
d. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat
e.     Masalah harus diselesaikan hati-hati


27.   Konsekuensi dari hubungan kausial organis antara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan baang Tubuh UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan ialah .... 
a. tiap pasal atidak boleh saling bertentangan
b. nilai Pancasila harus ada dalam tiap pasal
c. tipa unsur tersebut harus saling mengisi
d. batang tubuh merupakan penjelasan Pancasila
e. UUD harus merangkum sila-sila pad Pancasila

28. Manakah pernyataan dibawah ini yangsesuai dengan sila ke-2 Pancasila?
a. Kaum pria memiliki derajat yang lebih tinggi.
b. Pemimpin dan pemuka masyarakat berkedudukan lebih tinggi.
c. Manusia mempunyai derajat dan martanat yangsama.
d. Kedudukan seseorang ditentukan oelh yang dimilikinya.
e. Kedudukan seseorang ditentukan pleh perbuatannya.

29. Perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dapat dilihat dalam bentuk ..... 
a. Menentukan sistem perekonomian
b. Menentukan kerjasama dengan bangsa lain
c. Mengakui kebebasan beragama
d. Menentukan ketertiban lingkungan
e. Menyatakan pendapat dan berorganisasi


30. Mana yang terkandung pada nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa adalah..
a. Selalu berjuang untuk kepentingan negara
b. Selalu menentang pada negara penjajah
c. Rela berkorban untuk kepentingan keluarga
d. Selalu mengupayakan persatuan bangsa
e. Mau menyumbangkan harta untuk masyarakat

31. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat, menurut UUD 1945, kuat karena
a. Berhak menentapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
b. Sekuruh anggota DPR merangkap menjadi anggota DPR
c. Setiap undang-undang menghend:aki persetujuan DPR
d. Merupakan mitra Presiden di bidang legislatif
e. Turut serta meratifikasi perjanjian internasional


32. Salah satu perbedaan prinsipil antara orde reformasi dengan orde sebelumnya adalah..
a. DPR bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
b. Aspirasi rakyat langsung dapat disampaikan
c. Presiden dibantu oleh badan nondepartemen
d. Presiden dibantu oleh menteri ne91ara
e. DPR dan MPR bersifat dua kamar



33. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara Ri terangkum dalam ...
a. Pidato kenegaraan Presiden menjelang 17 Agustus
b. Berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlaku
c. Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku
d. Empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945
e. Ketetapan dan keputusan MPR/MPRS


34.   Di Pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan negara, yaitu " ..... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..." 
Hal ini menunjukkan bangsa Indonesia menganut sistem dalam arti .....  
a. Negara hukum demokrasi
b. Negara kepolisian dan jaksa
c. Negara hukum kesejahteraan
d. Begara sebagai penjaga malam
e. Negara hukum dalam arti terbatas

35. Pada amandemen keempat UUD 1945, pasal 29, tekah disepakati ...
a. Penjelasan lebih rinci
b. Adanya penambahan ayat
c. Perubahan hanya pada ayat (1)
d. Perubahan hanya pada ayat (2)
e. Telah mengambil perubahan


36.   Cita-cita nasional bangsa Indonesia yang memberi corak kepada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tercantum dalam Pembukaan UUD 45, yaitu...
a. Menjaga ketertiban dunia
b. Mengirimkan pasukan kewilayah konflik
c. Menentang penyerangan sepihak oleh AS
d. Mendukung penyelenggaraan hubungan bilateral
e. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa

37. Contoh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Pancasila adalah ...
a. lkut campur dan memihak salah satu blok
b. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik
c. Memberi bantuan senjata kepada negara yang bertikai
d. Menghimpun negara sepaham dan seideologi
e. Organisasi ekonomi yang eropa sentris


38. Bangsa Indonesia tidak dapat berdiam diri terhadap peristiwa-peristiwa internasional yang membuat suatu negara terpuruk karena ...
a. Indonesia merupakan anggota PBB yang ke 50
b. Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan yang sah
c. Bangsa Indonesia adalah bagian mutlak dar bangsa-bangsa di dunia
d. UUD 1945 mengamanatkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat
e. Keberhasilan pembangunan bangsa lndonesia sangat bergantung pada dunia internasional

39. Karena nilai dasar Pancasila tetap tidak mengalami perubahan, maka Pancasila tergolong pad a ideologi yang ...
a. Kaku
b. Terbuka
c. lnovatif
d. Progresif
e. Kontemporer


40. Fungsi filsafat Pancasila dalam hubungan dengan ideologi-ideologi di dunia adalah sebagai...
a. Perbandingan perkembangan ideologi
b. Penyaringan masuknya ideologi asing
c. Perpaduan filsafat dan ideologi
d. Perebutan hegemoni filsafat
e. Unsur ideologi setiap bangsa


Kunci Jawaban Bidang Pancasila

BIDANG PANCASILA
No.JawabanKeterangan
21.EGotong royong, ketuhanan, kerakyatan, nasionalisme dan demokrasi 
22.CBerperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila 
23.EPedoman hidup 
24.BMengutamakan individualisme radikal 
25.ECiri dan karakteristik bangsa 
26.DKeputusan diambil melalui musyawarah mufakat 
27.CTiap unsur tersebut harus saling mengisi 
28.CManusia memiliki derajat dan martabat yang sama 
29.AMenentukan sistem perekonomian 
30.BSelalu menentang pada negara penjajah 
31.ABerhak menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
32.BAspirasi rakyat langsung dapat disampaikan 
33.DEmpat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945 
34.ANegara hukum demokrasi 
35.CPerubahan hanya pada ayat (1)
36.EKemerdekaan adalah hak segala bangsa
37.BPengiriman pasukan perdamaian kewilayah konflik
38.EKeberhasilan pembangunan bangsa Indonesia sangat bergantung kepada dunia internasional
39.AKaku
40.BPenyaringan masuknya ideologi asing



Bidang Tata Negara

41. Pengakuan de jure dari suatu negara terhadap negara yang lain ditandai oleh ...
a. Bantuan diplomasi
b. Kerja sama militer
c. Hubungan diplomatik
d. Kunjungan kepala negara
e. Bantuan ekonomi

42. Dilihat dari segi tujuannya, negara kepolisian bertujuan ...
a. Meningkatkan kesejahteraan
b. Mewujudkan ketertiban
c. Memelihara kekuasaan
d. Menjamin keamanan
e. Mempertahankan persatuan

43. Corak negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan ...
a. Kesejahteraan bersama
b. Kemakmuran rakyat
c. Keadilan sosial
d. Ketentraman masyarakat
e. Kekuasaan negara

44. Ciri khas negara kesatuan adalah ...
a. Kepala negaranya adalah seorang presiden
b. Kekuasaan asli ada pada pemerintah pusat
c. Warga negara mudah berpindah domisili
d. Adanya konstitusi yang tertulis
e. Kepala negaranya dipilih oleh rakyat

45. Apabila didasarkan pada ajaran Trias Politika, yang dikenal dengan teori pemisahan kekuasaan negara, maka penetapan APBN menurut UUD 1945 merupakan campur tangan ...
a. Presiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat
b. Dewan Perwakilan Rakyat dalam kekuasaan presiden
c. Presiden dalam kekuasaan Mahkamah Agung
d. Mahkamah Agung dalamkekuasaan Presiden
e. DPR dalam kekuasaan Mahkamah Agung

46. Jika dibandingkan dengan kabinet parlementer kelebihan kabinet presidentil adalah dalam hal ...
a. Pembentukan kabinet sangat demokratis
b. Jalannya pemerintahan lebih setabil
c. Para menteri bertanggung jawab secara kolektif
d. Para meneri dapat diganti sewaktu-waktu
e. Pemerintahan lebih mencerminkan aspirasi rakyat

47. Dibandingkan dengan berbagai norma sosial lainnya, sanksi norma kesopanan bersumber dari ...
a. Hati nurani
b. Masyarakat
c. Tuhan
d. Lembaga sosial
e. Negara

48. Berikut ini,hal yang termasuk dalam bidang hukum privat adalah ...
a. Melanggar perjanjian
b. Penggelapan barang
c. Hubungan antara daerah
d. Pelanggaran hukum
e.     Pembunuhan berencana

49. Untuk menarik hati rakyat Indonesia Jepang membentuk dan melantik badan Penyidik Usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal ..
a. 8 Maret 1942
b. 8 September 1943
c. 29 April 1945
d. 29 Mei 1945
e. 14 Agustus 1945

50. Norma pertama dalam tata hukum Indonesia adalah ...
a. Dekrit Presiden
b. Proklamasi Kemerdekaan
c. Ketetapan MPR
d. Pembukaan UUD 1945
e. Pancasila

51. Hubungan antara pancasila dan Prokolamasi Kemerdekaan adalah ...
a. Pancasila memberi motivasi perjuangan kemerdekaan
b. Pancasila menjadi dasar perumusan Teks Proklamasi
c. Teks Proklamasi dirumuskan bersamaan dengan Pancasila
d. Proklamasi Kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila
e. Nilai Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan adalah sama

52. Menu rut Pasal 14 ayat ( 1) UUD 1945 hasil perubahan pertama, dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, Presiden perlu memperhatikan pertimbangan dari
a. MPR
b. Dewan Perwakilan Rakyat
c. Mahkamah Agung
d. Menteri Kehakiman
e. Dewan Pertimbangan Agung

53.   Berdasarkan UUD 1945, anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh .... 
a. Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR
b. DPR dengan memperhatikan usul dari pemerinah
c. Presiden dengan memperhatikan pendapat DPD
d. DPR dengan meperhatikan pertimbangan DPD
e. Presiden dengan memperhatikan perimbangan DPD

54.   Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk .... 
a. Bertanya kepada Pemerintah
b. Melakukan penyelidikan
c. Melakukan perubahan terhadap RUU
d. Mengawasi jalannya pemerintahan
e. lkut serta menetapkan APBN

55. Berdasarkan UUD 1945, Mahkamah Agung hanya mempunyai hak menguji formil terhadap peraturan perundang-undangan yang berupa .... 
a. Undang-undang
b. Peraturan pemerintah
c. Keputusan presiden
d. Keputusan menteri
e. Peraturan derah

56.Menurut Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi anatar lain mempunyai kewenangan ..... 
a. Memberhentikan ketua MPR
b. Memberhentikan ketua DPR
c. Memberhentikan presiden
d. Membuat partai politik
e. Mengubah undang-undang dasar

57. Desentralisasi sebagai salah satu asas yang dianut dalampenyelenggaraan pemerintahan di daerah maknanya adalah .... 
a. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu
b. Penyerahan kewenangan kepada derah untuk mengurus rumah tangganya sendiri
c. Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
d. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan
e. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

58. Salah satu hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat menurut Undang­undang No.22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah adalah ...
a. lndustri dan perdagangan
b. Penanaman modal
c. Pemberdayaan sumber daya alam
d. Pekerjaan umum
e. Pendidikan dan kebudayaan

59. Berikut ini merupakan asas-asas yang dianut PP, KECUALI ,,,,
a. Persamaan kedaulatan antara semua anggota
b. Memenuhi kewajiban dengan itikad baik
c. Menyelesaikan persengketaan dengan cara damai
d. Menjauhi penggunaan ancaman dan kekerasan
e. Mencampuri urusan suatu negara demi kepentingan besama

60. Organ utama PBS yang berfungsi membuat rekomendasi entang prinsip kerja sama internasional dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah ...
a. Dewan Keamanan
b. Majelis Umum
c. Dewan Perwalian
d. Sekretariat
e. Dewan Ekonomi dan Sosial

Kunci Jawaban Bidang Tata Negara :

BIDANG TATA NEGARA
No.JawabanKeterangan
41BKerjasama militer
42BMewujudkan ketertiban
43-
44BKekuasaan asli ada pada pemerintah pusat
45APresiden dalam kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat
46BJalannya pemerintahan lebih stabil
47AHati nurani
48AMelanggar perjanjian
49E14 Agustus 1945
50DPembukaan UUD 1945
51DProklamasi kemerdekaan menjadi dasar berlakunya Pancasila
52CMahkamah Agung
53APresiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR
54ABertanya kepada pemerintah
55CKeputusan Presiden
56-
57CPendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
58Cpembedayaan sumber daya alam
59EMencampuri urusan suatu negara  demi kepentingan bersama
60ADewan keamanan

Bidang Sejarah

61. Dunia Melayu, yaitu Riau, Malaka, dan daerah sekitarnya sangat beruntung dilihat dari sudut internasional, karena...
a. Letak geografis yang dipengaruhi angin musim
b. Tedapat beberapa keseltanan dikedua tepi Selat Malaka
c. Penggunaan mata uang yang sama
d. Agama yang sama
e. Penggunaan bahasa yang sama

62. Kedatangan bangsa-bangsa baik dari Asia Barat, Asia Selatan maupun Asia Timur ke Kepulauan Indonesia sejak abad X adalah karena antara lain lada yang dihasilkan di Sumatera dan Jawa Ba rat, jug a di .... 
a. Jawa Tengah
b. Kalimantan Selatan
c. Kalimantan Timur
d. Jawa Timur
e. Sulawesi Selatan

63. Rempah-rempah yang sulit diperoleh di Eropa pada abad ke-15, ke-16, dan ke-17 membuat orang-orang Eropa ingin membelinya sendiri dari tempat-tempat penghasilannya. Hal ini menimbulkan persaingan antara orang-orang Eropa sendiri antara lain yang terjadi di Banten antara orang-orang Beland a dan .... 
a. Orang-orang Spanyol
b. Orang-orang Portugis
c. Orang-orang Perancis
d. Orang-orang Italia
e. Orang-orang lnggris

64. Pembentukan Oost-lndische Compagnie pada tahun 1602 dimaksudkan agar dalam perdagangan rempah-rempah di Kepulauan lndonesai, pedagang­pedagang Belanda dapat menghadapi bersama ...
a. Pedagang-pedagang Spanyol
b. Para pedagang Cina
c. Para perampok
d. Maslah-masalah yang muncul lebih terpadu
e. Persaingan antar pedagang Belanda sendiri

64.   Untuk melindungi perdagangan, VOC diberi .... 
a. Keleluasaan membuat kapal-kapal perangnya sendiri
b. Hak octrooi
c. Keleluasaan mengekspor rempah-irempah ke pasar Eropa
d. Armada dengan tentara sewaan yang kuat
e. lzin untuk meberlakukan Punale Sanctie

66. Jatuhnya kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Gowa, Mataram, Banten, dan Aceh yang berlangsung dari sekitar 1680 hingga 1750 ke tangan Belanda menandai awal dari. ..
a. Hancurnya perdagangan rempah-rempah
b. Mulai terciptanya kesatuan wilaah di Indonesia
c. Pendidikan barat masuk ke Indonesia
d. Munculna perlawanan terhadap kekuasaan Belanda
e. Berakhirnya pengaruh Portugis di Indonesia

67. Raja Bone, Arum Pone, menolak menyerahkan wilayah-wilayah kekuasaannya, setelah lnggris meninggalkan Indonesia pad tahun 1816, karena ia menganggap
a. Kerajaannya adalah kerajaan merdeka
b. Kedudukannya sama dengan Belanda
c. Belanda selalu memeras
d. Belanda ingin menguasai secara mutlak
e. Belanda tidak pernah menepati janji

68. Pada tahun 1830 pemerintah Belanda menghadapi kekurangan dana untuk menjalankan kegiatannya di Hindia Belanda karena .... 
a. Keikutsertaannya dalam perang yang terjadi di Eropa
b. Harus memberi sumbangan kepada perancis yang menjadi sekutu
c. Perang Diponegor yang menelan biaya besar
d. Kerugian yang dialami karena banjir besar yang melanda Belanda yang berada di bawah permukaan laut
e. Harus memberi dukungan finansial kepada lnggris yang membantunya melawan Perancis

69. Munculnya kesadaran berbangsa di kalangan penduduk Indonesia didorong mula-mula oleh ...
a. Kaum intlektual Belanda
b. Kaum intlektual Indonesia
c. Para ulama
d. Para musyafir
e. Para pedagang

70. Salah satu sumbangan yang diberikan Sumpah Pemuda adalah ...
a. Memberi penghargaan kepada tradisi etnik
b. Meningkatkan kesadaran berbangsa
c. Saling menghargai di kalangan suku-suku bangsa
d. Kesadaran akan kemampuan bangsa sendiri
e. Kesadaran akan kebhinekaan

71. Jepang pada dasawasa 20 dan 30 abad ke-20 sudah mempunyai perhatian sangat besar terhadap Hindia Belanda karena menganggap potensi yang dimiliki wilayah ini sangat penting.Potensi-potensi itu antara lain adalah ...
a. Perkebunan-perkebunan
b. Tanaga manusia
c. Hasil tambang
d. Hasil laut
e. Hasil pertanian

72. Indonesia ternyata bukan wilayah kecil bagi yentara pendudukan Jepang pada waktu Perang Dunia II. Oleh sebab itu, wilayah ini dibagi atas dua bagian untuk diperintah, yaitu bagian timur dan bagian barat, Bagian barat Indonesia dikuasai oleh..
a. Kami Kase
b. Angkatan Darat
c. Angkatan Lau
d. Angkatan Udara
e. Kempe tai

73. Untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno mengumumkan berdirinya tiga abadan baru, yaitu ..
a. KNPI
b. KNIP
c. KNI
d.     KPIR
e.     KNRI

74. Setelah Indonesia merdeka dan memeperoleh pengakuan internasional, ternyata masalah-masalah yang dihadapi belumberakhir, terutama masalah konstitusi. Pada tahun 1950, setelah terbentuk negara kesatuan, UUD Sementara yag digunakan pada hakikatnya merupakan UUD ...
a. Hindia Belanda dengan beberapa perubahan
b. Negara Indonesia Timur dengan belberapa perubahan
c. 1945 yang disempurnakan
d. RIS dengan beberapa perubahan
e. Baru yang direncanakan KNI

75. Sadan yang diharpakan dapat membuat konstitusi baru setelah pemilihanumumpertama adalah konstituante. Namun, badan ini ternyata gagal, sehinga UUD Sementara tetap diberlak.ukan sampai Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. Masallah yang dihadapi konstituante adalah ..
a. Para anggota tidak ahli
b. Terlalu banyak partai
c. Tidak ada batas waktu
d. Partai-partai kecil tidak dapat bersuara
e. Partai-partai besar mendominasi perdebatan

76. Dampak kegagalan konstituante dan pemberontakan-pemberontakan di beberapa daerah Indonesia membuat Letnan Jenderal Nasution mengeluarkan peraturan tanggal 3 Juni 1959 yang .... 
a. Melarang kegiaan politik
b. Mengadakan mutasi
c. Mengurangi jumlah partai
d. Melarang partai sosialis Indonesia
e. Melarang partai Masyumi

77. Kabinet Ali Sastroamidjojo adalah kabinet yang menonjol dalam ofensif diplomasi. la mengadakan kerjasama dengan negara-negara a sing berdasarkan prinsip .... 
a. The right to be free
b. The right of self determination
c. Human rights
d. Right to have education
e. Good neighbour policy

78. lndonesia menjadi anggota negara-negara nonblok karena ingin netral dalam percaturan dua negara adikuasa, Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara itu setelah Perang Dunia II terlibat dalam .... 
a. Perang ideologi
b. Perlombaan persenjataan
c. Persaingan ekonomi global
d. Ofensif politik

79. Pada dekade terakhir abad ke-20 Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kepala negara. Kepala Negara pertama-tama ditumbangkan dianggap telah .... 
a. Mempengaruhi tentara untuk melindungi kepentingannya
b. Tidak mampu lagi karena usia
c. Membawa krisis ekonomi bagi RI
d. Memberi janji-janji kosong untuk menyengsarakan rakyat
e. Dipengaruhi oleh IMF dan WHO

80. Kemajuan komunikasi yang canggih sebagai hasil kemajuan iptek telah meningkatkan konsumerisme melalui ...
a. Sinetron
b. Penawaran barang mewah
c. lklan dalam media elektronik
d. Film
e. Kuis


Kunci Jawaban Bidang Sejarah :

BIDANG SEJARAH
No.JawabanKeterangan
61EPenggunaan bahasa yang sama
62ESulawesi Selatan
63BOrang-orang Portugis
64EPersaingan antar pedagang Belanda sendiri
65DArmada dengan tentara sewaan yang kuat
66DMunculnya perlawanan terhadap kekuasaan Belanda
67DBelanda ingin menguasai secara mutlak
68AKeikut sertaannya dalam perang yang terjadi di eropa
69BKaum intelektual Indonesia
70BMeningkatkan kesadaran bangsa
71DHasil tambang
72-
73BKNIP
74AHindia belanda dengan beberapa perubahan
75APara Anggota tidak ahli
76AMelarang kegiatan politik
77-
78BPerlombaan persenjataan
79CMembawa krisis ekonomi bagi RI
80CIklan dalam media elektronik



Bidang Kebijaksanaan Pemerintah

81. Pemerintah telah menetapkan kebijakan wajib belajar Pendidikan dasar 9 tahun. Yang dimaksud pendidikan dasar 9 tahun adalah ..... 
a. Pendidikan yang terdiri dari prasekolah, SD, dan SL TP
b. Pendidikan tingkat SL TP 3 tahun yang dihapus dan diintegrasikan menjadi SD tahun
c. Pendidikan tingkat SD 6 tahun dan SL TP 3 tahun
d. Pendidikan pada tingkat SD yang diperpanjang menjadi 9 tahun
e. Pendidikan SD dan SL TP yang sama-sama menjadi 9 tahun

82. Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui jalur dan jenjang yang tersedia. Yang dimaksud jalur pendidikan adalah jalur pendidikan .... 
a. Sekolah dan luar sekolah
b. Formal dan informal
c. Umum dan kejuruan
d. Dasar, menengah, dan tinggi
e. Umum dan kedinasan

83. GBHN 199-2004 tlah mengamanatkan terselengaranya pemilu secara lebih demokratis pada tahun 2004 yang dilaksnakan oleh sebuah badan penyelenggara pemilu yang independen dan nonpartisan, yaitu .... 
a. Komisi pemiihan umum
b. Lembaga pemilihan umum
c. Sadan pemilihan umum
d. Biro pemilihan umum
e. Pelksanaan pemilihan umum

84. Sistem pemerintahanpresidential mengatur hubungan antara presiden dengan DPR, yaitu..
a. Presiden dapat membubarkan DPR
b. Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan
c. Presiden dapat menganti anggota DPR
d. Presiden dapat diberhentikan oleh DPR
e. Presiden dapat me-recall anggota DPR

85. Ciri utama sistem ekonomi kerakyatan adalah penegakan prinsip keadilan dan demokrasi disertai kepedulian ...
a. Terhadap peningkatan ekspor
b. Terhadap tenaga wanita
c. Terhadap yang lemah
d. Menghadapi globalisasi
e. Terhadap pertahanan nasional

86. kosong..

87. Untuk menanggulangi banyaknya tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur, salah satu jalan keluarnya ialah dengan .... 
a. Memperbaiki sektor industri
b. Memperluas kesempatan kerja
c. Memperluas pendidikan
d. Memanfaatkan sumber daya alam
e. Meminta bantuan luar negeri

88. Sasaran perbaikan struktur politik yang demokratis pada intinya ialah adanya keseimbangan, adanya penigkatan kinerja lembaga-lembaga negara, serta adanya ...
a. Pemisahan kekuasaan secar tegas
b. Pengawasan yang ketat
c. Kebebasan pers
d. Kemauan pimpinan nasional
e. Dominasi partai politik

89. Indonesia perlu membina kerjasama internasional dalam upaya memberantas kejahatan lintas batas. Hal itu dapat dilakukan melalui perluasan .... 
a. Zona perairan bebas
b. Perjanjian tentang perbatasan negara
c. Tugas interpol
d. Hukum laut
e. Perjanjian ekstradisi

90. Pemilihan umum yang dilaksanakan di Indonesia selama Orde Baru memiliki asas langsung, umum, bebas dan rahasia, sedangkan pada masa reformasi (pemilu1999) termasuk Juga asas..
a. Kebesamaan
b. Semua untuk semua
c. Efektif dan efisien
d. Jujur dan adll
e. Bertanggungjawab

91. Pendidikan dasar berbeda degan sekolah dasar karena pendidikan dasar mencakup ...
a. TK dan SD
b. SD dan SMP
c.      SD, SLTP, Ml dan MTS
d. SD, SMP, dan SMU
e. TK, SD dan SMp

92. Konsep school/community based management yang mulal dllaksanakan di Indonesia sekarang ini adalah manajemen pendidikan yang diprogramkan untuk
a. Prasekolah dan pendidikan dasar
b. Pendidlkan tlnggl
c. Pendidikan menengah dan tinggi
d. Pendidikan dasar dan menengah
e. Sekolah dasar dan menengah

93. Pendidikan luar sekolah (PLS) sangal pentlng diselenggarakan di Indonesia lerulama berkenaan dengan banyaknya warga negara yang berusia 10-44 lahun masih..
a. Belum mampu mendapatkan pekerjaan
b. Bula pengelahuan dasar
c. Tergolong warga negara lidak mandiri
d. Mengalami sikap rendah diri
e. Bula aksara latln dan angka

94. Pada dasarnya Indonesia adalah salah salu lujuan wisatwan mancanegara karena Indonesia memiliki selain sumber daya keragaman budaya dan seni juga memlllkl ...
a. lelak yang stralegis
b. Banyak pulau
c. Alam/pesona alam
d. Keaslian budaya
e. Penduduk yang ramah

95. Berdasarkan UU tenlang Pemerinlahan De rah (U U No.22 tahun 1999), pemerlnlahan Derah yang lerkecll adalah desa,pemerlnlahan desa lerdirl alas pemerinahan desa dan ...
a. Badan konsulasi desa
b. Badan permusyawaratan desa
c. Badan rembug desa
d.     Badan perwakilan desa
e.     Badan kekeluargaan desa

96. Penyelenggaraan pemerintah dengan otonomi berdasarkan pada asas ...
a. Dekonsentrasi
b. Desentralisasi
c. Medebewin
d. Sentrallsasi
e. konsentrasi

97. Jakarta merupakan suatu Daerah Khusus lbu Kota dengan penataan pemerintahannya secara khusus karena memillki kekhususan, antara lain sebagai
a. Pusat pemerintahan negara
b. Pusat industri tinggi
c. Kota yang paling tua
d. Daerah tujuan wisata
e. Kota modern

98. Indonesia kaya akan sumber daya alam apabila dibandlngkan dengan yang dimiliki oleh Jepang, tetapi kita kalah dengan Jepang dalam hal kualitas sumber daya
a. Teknologi
b. Generasi muda
c. Perempuan
d. lndustri
e. Manusia

99. Hutan Indonesia dikhawatlrkan akan semakin mengalaml kerusakan parah terutama karena ulah pemegang HPH, penebangan liar, dan karena ...
a. Permintaan pabrik kertas
b. Meningkatnya industri tripleks
c. Terjadinya penyelundupan
d. Kemarau panjang
e. Kebakaran hutan


100. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia mengalami perubahan substansial, yakni TNI sebagai kekuatan pertahanan negara, sedangkan Polri sebagai kekuatan dengan fungsi ...
a. Sosial kemasyarakatan
b. Menjaga hukum dan keadilan
c. Pengendallan mumum
d. Keamanan dan ketertiban masyarakat
e. Penyidikan dan keamanan publik


Kunci Jawaban Bidang Kebijaksanaan Pemerintah :

BIDANG KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
No.JawabanKeterangan
81APendidikan yang terdiri dari prasekolah, SD dan SLTP
82BFormal dan informal
83AKomisi pemilihan umum
84-
85CTerhadap yang lemah
86-
87BMemperluas kesempatan kerja
88APemisahan kekuasaan secara tegas
89EPerjanjian ektradisi
90DJujur dan Adil
91DSD, SMP dan SMU
92DPendidikan dasar dan menengah
93EButa aksara latin dan angka
94CAlam/ pesona alam
95DBadan Perwakilan Desa
96BDesentralisasi
97APusat pemerintahan negara
98EManusia
99EKebakaran hutan
100DKeamanan dan ketertiban masyarakat

Bidang GBHN

101. Berdasarkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1999, Garis-garis Besar Haluan negara diberi pengertian .... 
a. Perwujudan asplrasi rakyat Indonesia berhubungan dengan masa depannya
b. Pernyataan kehendak rakyat yang menyeluruh danterpadu sebagai haluan negara
c. Haluan negara yang dlrumuskan sebagai kebljaksanaan pembangunan nasional
d. Landasan pembangunan dalam Garis-garis besar untuk jangka waktu 5 tahun
e. Pernyataan kehendak rakyat yang mencita-citakan kehidupan yangadil dan makmur

102. Maksud perumusan GBHN seperti yang dinyatakan dalam Ketetapan MPR No.lV/MPR/1999 adalah ...
a. Mempercepat tercapainya tujuan pembangunan
b. Memberikan arah bagl penyelenggaraan negara
c. Meletakkan dasar terwujudnya stabilitas nasional
d. Memberikan pedoman pelaksanaan pembangunan
e. Menjadi panduan dalam perumusan kebijakan publik

103. Visi pembangunan nasional seperti dirumuskan dalam GBHN adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dn sejahtera, yang didukung manusia Indonesia yang memiliki karakterlstlk sebagal berlkut, KECUALI ..... 
a. Berakhlak mulia
b. Cinta tanah air
c. Berkesadaran hukum
d. Berwawasan global
e. Memiliki etos kerja

104. Salah satu misi pembangunan menurut GBHN adalah penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. lmplementasl dalam bldang pendidikan dllapangan yang sesual sebagai perwujudan misi tersebut terutama .... 
a. Peningkatan disiplin belajar
b. Pembebasan uanq sekolah
c. Penegrian lembaga pendidikan
d. Konsep globaiisasi pendidikan
e. Manajemen berbasis sekolah

105. Program pembangunan nasional miemuat ...
a. Uraian rinci dan terukur dalam pelaksanaan GBHN
b. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan GBHN
c. Uraian kegiatan pembangunan bebagai departemen
d. Program kerja kabinet selama periode tertentu
e. Landasan struktural pembangunan nasional

106. Arah kebijakan pembangunan hukum antara lain adalah menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamln kepastlan hukum. Untuk mewujudkan arah kebijakan ini sangat diperlukan, terutama ...
a. Gaji aparat penegak hukum yang mencukupi
b. Sarana dan prasarana peradilan yang mencukupi
c. Aparat penegak hukum yang berpendldlkan tlnggi
d. Peraturan perundang-undangan tertulis
e.     Perubahan terhadap hukum acara yang ada saat ini

107. Program pemberdayaan lembaga peradilan dan berbagai lembaga penegak hukum saat ini terutama bertujuan untuk .... 
a. Memelihara keamanan ligkungan
b. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
c. Mempercepat penyelesaian berbagai [Perkara
d. Mencegah terjadinya berbagai kejahatan
e. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat

108. Arah kebijakan pembangunan bidang ekonomi antara lain menghindari terjadi struktur pasar monopolistik, karena hal ini sangat merugikan bagi ....  
a.     Pertumbuhan usaha koperasi 
b.      Perkembangan usaha pertanian
c. Terwujudnya persalngan sehat
d. Perkembangan dunia industri
e. Peningkatan pendapatan pajak

109. Pemberdayaan ekonomi rakyat sangat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan Karena alasan-alasan berikut, KECUALI. ..
a. Sebagian besar rakyat pedesaan hidup miskin
b. Wllayah negeri lni sebagian besar adalah pedesaan
c. Pedesaan kaya dengan potensi yang dapat dikembangkan
d. Rakyat di pedesaan menuntut demokratisasi ekonomi
e. Pembangunan pedesaan dapat menghemat arus urbanisasi

110. Upaya pendidikan politlk secara intenslf dan komprehenslf dllakukan terutama untuk...
a. Mewujudkan kesatuan dalam berpolitik
b. Mencegah masuknya budaya politik asing
c. Meningkatkan peran berbagai lembaga negara
d. Mengembangkan budaya potitik yang demokratis
e. Menghindari perbedaan pandangan politik yang tajam

111. Amanat GBHN di bidang hukum antara lain .... 
a. Pembentukan badan peradilan yang transparan
b. Proses peradilan yang berimbang
c. Proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan HAM
d. Kesetaraan posisi antara jaksa penuntut dan pembela
e. Kesejahteraan yang memadai bagi penyelenggara keadilan

112. Tujuan utama pendidlkan menurut GBHN adalah
a. Memberikan ketrampilan kepada peserta didik
b. Menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas atinggi
c. Agar peserta didik menjadi orang berguna di masyarakat
d. Menjadlkan manusla Indonesia cerdik dan panda!
e. Membentuk kepribadian yang bertaqwa

113. Menurut GBHN, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembaharuan dan pematapan sistem pendidikan nasional dengan bersdasarkan ..... 
a. Penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah dan masyarakat
b. Pasal tentang pendidikan yang tercatum pada UUD 1945
c. Visl dan misi bangsa Indonesia di semua aspek kehidupan
d. Prisip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen
e. Merevisi undang-udang sistem pendidikan

114. Mengembangkan otonoml daerah secara luas, nyata, dan bertanggug jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, politik,hukum, keagamaan, adat,swadaya masyarakat merupakan amanat GBHN secara umum pada bidang...
a. Pembangunan daerah
b. Pembangunan nasional
c. Pengembangan pemerintah pusat
d. Pengembangan pemerintah daerah
e. Kesetaraan anata pusat dan daerah

115. Dalam rangka pengembangan otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan RI, daerah yang mendapatkan perhatian khusus pada amanat GBHN adalah
a. lrian Jaya, Maluku Utara, dan Maluku
b. Daerah lstimewa Aceh, lrian Jaya, dan Maluku
c. Nusa Tenggara Timur, maluku, dani lrian Jaya
d. Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi tengah
e. Daerah lstimewa aceh, Oki Jakarta, dan DIY

116. Presiden berkewajlban umtuk mengerahkan semua potensl dan kekuatan pemerlntah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.

Amanat ini tertuang pada ..... 
a. Garis-garis Besar Haluan Negara
b. DPR
c.     MPR
d. Undang-undang Dasar
e. Pemerintah yang berkuasa

117. Pembangunan nasional akan memperkuat jatidiri dan kepribadian masnusi, masyarakat, dan bangsa Indonesia dalam suasana yang demokratis, tenteram, aman, dan damai, merupakan amanat GBHN pada bagian ...
a. Visi dab nlsi
b. Kondidi umum
c. Arah kebijakan
d. Kaidah pelaksanaan
e. Penutup

118. Berikut adalah lembaga yang berkewajiban melaksanakan GBHN secara aplikatif sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945,KECUALI...
a. Dewan kabinet
b. Dewan Pewakilan Rakyat
c. Dewan Pertimbangan Agung
d. Mahkamah Agung
e.     Badan Pemeriksa Keuangan

119. Rencana pembangunan tahunan merupakan bentuk rinci dari ...
a. Propenas
b. APBN
c. Repelita
d. RAPBN
e. RAPBD

120. Program Pembangunan Nasional yangdituangkan dalamUndang-undang Nomor 25 tahun 2000 adalah Prope:nas untuk tahun ...
a.     2000 - 2004
b. 2000 - 2005
c.     2000 - 2010 
d. 2000- 2018
e. 2000 - 2020



Kunci Jawaban Bidang GBHN :


BIDANG GBHN
No.JawabanKeterangan
101BPernyataan kehendak rakyat yang menyeluruh dan terpadu sebagai haluan negara 
102DMemberikan pedoman pelaksanaan pembangunan 
103DBerwawasan global 
104EManajemen berbasis sekolah 
105AUraian rinci dan terukur dalam pelaksanaan GBHN 
106BSarana dan prasarana peradilan yang mencukupi
107BMewujudkan ketertiban dalam masyarakat 
108CTerwujudnya persaingan sehat
109DRakyat dipedesaan menuntut demokratisasi ekonomi
110DMengembangkan budaya politik yang demokratis
111EKesejahteraan yang memadai bagi penyelenggara peradilan
112BMenciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas tinggi
113CVisi dan Misi bangsa Indonesia disemua aspek kehidupan
114DPengembangan pemerintah daerah
115BDaerah Istimewa Aceh, Irian Jaya dan Maluku
116AGaris-garis Besar Haluan Negara
117EPenutup
118ADewan Kabinet
119DRAPBN
120A2000-2004

Tips : Berdasarkan hasil tes penerimaan CPNS pada tahun 2014 silam, sebagian besar peserta ujian saat itu gagal Tes Kompetensi Dasar di dalam materi Tes Wawasan Kebangsaan, untuk itu perbanyaklah membaca contoh-contoh soal latihan Tes Wawasan Kebangsaan. Dan anda bisa menemukannya disini, di awam bicara dot id.

Anda juga dapat belajar dari kesalahan-kesalahan umum penyebab gagal lulus tes seleksi penerimaan CPNS di 5 Kesalahan Paling Umum Penyebab Gagal Lulus Tes Seleksi Penerimaan CPNS.

Salam sukses!!

Untuk kembali ke Daftar isi silahkan menuju :